Hakim Konstitusi: Politisasi PNS Terparah di NTT

Hamdan Zoelva

JAKARTA, Timex–Peringatan yang selalu diungkapkan para pejabat pemerintahan di NTT agar para Pegawai Negeri Sipil (PNS) selalu mengedepankan netralitas dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada), sejauh ini hanya ungkapan semata.
Pasalnya dalam praktek, faktanya lain, dimana banyak yang mempersoalkan politisasi PNS dalam Pemilukada itu. Terkait dengan hal itu, berdasarkan penilaian hakim konstitusi yang selama ini menangani berbagai sengketa pemilukada di Mahkamah Konstitusi (MK), ternyata politisasi PNS di NTT terparah dibanding daerah lainnya di Indonesia. “Selama menangani sengketa Pemilukada di Mahkamah Konstitusi (MK), ada lima masalah yang teridentifikasi.

Dan yang paling sering dipermasalahkan oleh pasangan yang menggugat hasil Pemilukada.
Masalah pertama adalah dimanfaatkannya PNS sebagai tim sukses,” ungkap salah satu hakim konstitusi, Hamdan Zoelva ketika berbicara dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Efisiensi Pemilukada yang Demokratis” yang dilaksanakan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), di Jakarta, Kamis (10/2).

Menurut Hamdan, dalam permohonan gugatan Pemilukada, hampir seluruhnya pemohon mempermasalahkan netralitas PNS baik di Pulau Jawa maupun luar Jawa. Dan politisasi PNS yang paling parah terjadi di luar Pulau Jawa, yakni NTT. Selain itu di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut). “Calon incumbent yang paling parah memanfaatkan PNS itu di NTT dan Sulut. Di Pulau Jawa ada, tapi tidak terlalu kentara ” jelas Hamdan.

Hamdan mengatakan, dimanfaatkannya PNS menjadi tim sukses calon incumbent karena pengaruhnya sangat besar di masyarakat. “Kepala lingkungan, RT, RW itu diangkat Lurah dan mendapat gaji. Jadi kalau tidak mau mendukung dipecat dia,” katanya.

Hal kedua, lanjut Hamdan adalah soal Daftar Pemilih Tetap (DPT). Dikatakan, ada persoalan yang memang disengaja dilakukan melalui DPT. Modusnya, pendukung calon tertentu sengaja tidak dimasukkan dalam DPT sehingga tidak bisa memilih. “Ini persoalan profesional KPU,” bebernya.

Ketiga, demikian Hamdan, soal independensi penyelenggara pemilu yakni KPU dan Panwaslu. KPU yang tidak profesional, kata Hamdan, akan sewenang-wenang meloloskan calon yang tidak memenuhi syarat dan tidak meloloskan calon yang memenuhi syarat.

Keempat, praktek politik uang. Hamdan menyebut, politik uang memberikan pengaruh besar terhadap pemilih yang miskin dan berpendidikan rendah. “Kalau pendidikannya tinggi, tidak masalah. Kadang mereka mengambil uang calon tapi tidak memilihnya,” ujar hakim yang selalu menangani sengketa pemilukada beberapa daerah di NTT, seperti Pemilukada TTS, TTU, Sabu Raijua, dan beberapa lainnya.

Yang terakhir, ungkap Hamdan mengenai sumber keuangan Pemilukada. Hamdan menyebutkan, mahalnya biaya Pemilukada memungkinkan para pengusaha menjadi donatur kepada pasangan calon. Makanya usai Pemilukada, calon terpilih banyak yang korupsi.

Karenanya, ia menyarankan agar perlu ada pembatasan dana kampanye dengan transparan untuk menghindari tingginya biaya Pemilukada. Kata dia, Pengawasan KPU dan Panwaslu juga perlu dioptimalkan.

Terkait dengan pernyataan Hamdan tersebut, koran ini mencoba mengurai kembali beberapa persidangan Pemilukada sebelumnya, khususnya Pemilukada sejumlah daerah di NTT, sebagaimana diikuti langsung koran ini.

Salah satu contoh, misalnya persidangan Pemilukada TTU yang dimohonkan oleh pasangan incumbent, Gabriek Manek-Simon Feka dan pasangan Yohanes Usfunan-Nikolaus Suni melawan KPUD TTU dengan pihak terkait pasangan Ray Fernandes-Aloysius Kobes yang juga incumbent.

Pihak pemohon mempersoalkan keterlibatan Gubernur dan Pejabat-pejabat Provinsi NTT yang kesemuanya adalah PNS dan putra daerah asal TTU (kecuali Gubernur NTT), seperti Sekretaris Daerah Provinsi NTT, Fransiskus Salem, Yoseph Mamulak (Asisten I Setda NTT), Willem Fony (Pejabat Kesbanglinmas Provinsi NTT), Paulus Manehat (Kabid Pengembangan SDM pada Biro Kepegawaian Setda NTT), Yoakim Fahik (Kasubag Rumah Tangga pada Biro Umum Setda NTT), Thomas Lelan, Lambertus Kaet, yang secara terbuka mengajak masyarakat agar
mendukung pasangan Ray Fernandes-Aloysius Kobes.

Guna membuktikan para pejabat ini tidak terlibat, pasangan Ray Fernandes-Aloysius Kobes sebagai pihak terkait menghadirkan Yoseph Mamulak, Willem Fony, dan Thomas Lelan untuk menjadi saksi di persidangan untuk memberi kesaksian kalau tidak ada keterlibatan pejabat pemprov termasuk Gubernur NTT dalam urusan pilkada tersebut. Sebaliknya, pasangan Ray Fernandes-Aloysius Kobes yang menyebutkan kalau pasangan Gabriel Manek lah yang memobilisasi PNS dalam upaya memenangkan pasangan Gabriel.

Meski demikian, MK yang menyidangkan perkara ini dalam putusannya Nomor 192/PHPU.D-VIII/2010, tertanggal 12 November 2010 menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya dengan alasan pokok permohonan tidak terbukti sehingga tidak beralasan hukum. (aln/fmc)

About these ads

~ oleh renceng koe pada Februari 12, 2011.

Satu Tanggapan to “Hakim Konstitusi: Politisasi PNS Terparah di NTT”

  1. Kenyataan ini menjelaskan persoalan mengakarnya KKN di NTT dalam berbagai sektor

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: